e2consulting.co.id – Pembahasan kita kali ini tentang upaya Pemerintah RI dalam pemulihan ekonomi nasional yang mengalami tantangan sangat berat karena pandemi Covid-19. Kita baru saja merayakan HUT RI ke-75. Berbagai harapan disuarakan masyarakat agar Pemerintah mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, khususnya mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Waktunya tidak terlalu lama lagi, tinggal 25 tahun dari sekarang, sementara masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Akankah cita-cita tersebut terwujud mengingat beratnya beban Pemerintah akibat dari pandemi Covid-19?
Dalam pidato penyampaian keterangan Pemerintah atas RAPBN 2021 pada rapat paripurna DPR tanggal 14 Agustus 2020 yang lalu, Presiden Jokowi menyatakan bahwa program pemulihan ekonomi akan dilanjutkan dan diiringi dengan reformasi di berbagai bidang. (Harian Kompas, 15 Agustus 2020). Ditengah pandemi Covid-19 perekonomian Indonesia tahun 2020 mengalami tekanan yang sangat besar, dimana pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 minus 5,3% (year-on-year), sementara pada triwulan I 2020 masih tumbuh 2,97%. Dalam RAPBN 2021 Pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi 4,5 – 5,5%. Perekenomian nasional menghadapi ancaman resesi ekonomi pada triwulan IV 2020 apabila pertumbuhan ekonomi triwulan III 2020 negatif. Berbagai negara telah lebih dahulu mengalami resesi ekonomi akibat dari pandemi Covid-19. Pemerintah telah bekerja keras untuk memutar roda perekonomian, sekalipun pandemi Covid-19 masih melanda. Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri BUMN sebagai pelaksana tugas Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19.
Dampak dari pandemi Covid-19 adalah pemerintah di seluruh dunia perlu mereset ulang (great reset) pengelolaan negara untuk tata kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Hal ini akan diwujudkan dengan penggunaan teknologi digital diberbagai aspek kehidupan dan pemerintahan. Saat ini semua negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi secara berarti. Situasi ini memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk menata ulang sistem perekonomian negara dari dasar. Prinsip demand and supply menjadi kata kunci untuk memutar roda perekonomian. Pemerintah RI telah menstimulasi pertumbuhan demand dengan berbagai program jangka pendek seperti pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Kartu Prakerja untuk pekerja magang dan tenaga kerja yang terkena PHK, Bantuan Karyawan Swasta bagi tenaga kerja yang berpenghasilan dibawah 5 juta rupiah dan Bantuan keringanan biaya listrik, yang kesemua program tersebut menyasar masyarakat bawah. Dengan bantuan ini, diharapkan masyarakat akan membelanjakan uangnya untuk keperluan makanan, minuman dan kebutuhan pokok lainnya, sehingga mendorong sektor produksi bergerak. Di sisi supply atau produksi, Pemerintah telah memberi insentif kepada pengusaha UMKM, yang menjadi pelaku utama dalam perekonomian nasional. Selain UMKM, berbagai usaha di sektor produksi dan jasa mengalami tekanan yang sangat besar akibat pandemi Covid-19, baik perusahaan kelas menengah maupun kelas atas. Ada perusahaan yang tutup, ada pula yang sekarat namun ada juga yang tumbuh, walaupun jumlahnya hanya sedikit. Akibatnya banyak karyawan yang terkena PHK dan pemotongan gaji karyawan yang berdampak kepada penurunan daya beli masyarakat. Perusahaan kelas menengah dan atas juga memerlukan bantuan Pemerintah, misalnya dalam hal permodalan, bahan baku dan pemasaran. Pemerintah perlu membuat paket stimulus bagi para pengusaha sehingga mereka dapat bangkit kembali. Sejauh ini, Pemerintah telah melonggarkan PSBB agar masyarakat keluar rumah, khususnya bagi kaum muda (dengan tetap memakai masker dan menjaga social distancing) serta mendorong masyarakat kelas menengah dan atas untuk membelanjakan uangnya. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat maka sektor produksi dan jasa dapat berputar kembali.
Target pertumbuhan ekonomi 4,5% – 5,5% pada tahun 2021 sangat menantang. Bagaimana Pemerintah dapat mewujudkannya? Untuk mencapai hasil yang luar biasa tidak bisa dengan cara biasa, harus dengan cara yang luar biasa! Pemerintah wajib menyusun strategi dan membuat program kerja yang terukur serta dijalankan secara konsisten. Kelemahan dari Pemerintah saat ini adalah kemampuan mengeksekusi program, anggaran sudah tersedia namun penyerapannya rendah. Kemampuan eksekusi inilah yang harus diperbaiki Pemerintah segera!
Program kerja jangka pendek tahun 2021 menjadi landasan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Pemerintah perlu menyusun Roadmap Pembangunan Indonesia Emas 2045 yang berisi 5 tahapan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dari tahun 2020 hingga 2045. Rencana ini perlu disahkan melalui ketetapan MPR agar menjadi program berkesinambungan bagi Pemerintahan selanjutnya (Presiden terpilih tahun 2024 dan seterusnya). Pemerintah perlu menyusun program unggulan bangsa Indonesia ditengah pasar global yang makin terbuka. Misalnya program ketahanan pangan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, industri dan lain-lain. Arab Saudi adalah salah satu contoh negara yang melakukan perubahan yang sangat berarti, melalui program Transformasi Arab Saudi 2030. Menarik mengikuti perkembangan Program Transformasi Nasional Kerajaan Arab Saudi yang yang disusun pada tahun 2016 sebagai langkah mewujudkan Saudi Kingdom’s Vision 2030. Visi kerajaan Saudi Arabia berfokus kepada tiga prinsip yakni mewujudkan operasional pemerintah yang sangat memuaskan (excellent), meningkatkan daya ungkit ekonomi dan meningkatkan standard hidup masyarakat. Sebagai rencana keluaran (delivery plan) telah disusun program kerja tahun 2018-2020, yang meliputi 8 inisiatif dan diterjemahkan ke dalam 37 strategic objectives serta 433 program. Setiap program memiliki rencana kerja yang jelas, instansi pemilik program dan KPI (Key Performance Indicator) yang hendak dicapai. Program Transformasi Nasional ini dijalankan secara sungguh-sungguh oleh Kerajaan Arab Saudi yang dipimpin langsung oleh putra mahkota Mohammad bin Salman (MBS) dan didukung penuh oleh Raja Salman bin Abdul Aziz bin Al Saud. Program kerja dirancang dan dijalankan secara sistematis, terukur dan melibatkan para pihak. Hasilnya sudah mulai terlihat, antara lain Arab Saudi telah membangun infrastruktur pariwisata dan mengundang wisatawan untuk datang berlibur kesana dengan pengalaman yang berbeda dari destinasi wisata lainnya.
Pemerintah RI perlu melakukan Transformasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Disamping menjalankan program jangka pendek, Indonesia harus meloncat mengerjakan program jangka menengah dan panjangnya. Untuk itu perlu dibentuk Tim Penyusun Roadmap Pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Roadmap berisi strategi dan program kerja yang dibagi kedalam 5 tahapan REPELITA. Setiap REPELITA memuat sejumlah program kerja strategis yang terukur berikut sumber daya yang diperlukan. REPELITA tahap pertama berisi program kerja tahun 2020-2025, yang mempertajam program kerja 5 tahun yang telah diterbitkan BAPPENAS. Program kerja tahun 2021 sangat strategis dan menjadi awal dari semua program menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 4,5 – 5,5%. Pencapaian ini menjadi quick-win untuk memotivasi pencapaian yang lebih besar pada tahun-tahun selanjutnya.
Mengingat besarnya tantangan pekerjaan yang dihadapi dan perlu kordinasi lintas Kementerian/ Lembaga Pemerintah, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pembangunan Indonesia Emas yang dipimpin langsung oleh Presiden RI. Tim ini berfungsi untuk menjalankan program kerja yang dibuat oleh Tim Penyusun Roadmap Pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Tim pelaksana ini berfungsi sebagai Changes Managemen Team (CMT) atau Program Management Office (PMO) yang bertugas menyelaraskan semua program kerja yang dijalankan Kementerian/Lembaga Pemerintah, mengkomunikasikan program dan hasilnya kepada masyarakat dan stakeholder lainnya, memonitor pelaksanaan program serta mengkordinasikan pencapaian dan hambatan program bersama Presiden, Menteri, Lembaga Pemerintah dan Pengusaha Swasta/BUMN. Kita sangat berharap tahun 2021 adalah awal dari pemulihan ekonomi dan sekaligus sebagai momentum pelaksanaan program pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Kita harus bertransformasi dengan menggunakan teknologi digital. Pemerintah perlu merangkul setiap insan bangsa Indonesia dan para stakeholder untuk bersama-sama berjuang mewujudkannya. Mari kita songsong Indonesia Emas bukan Indonesia (C)emas…….Bersama kita bisa!
