e2consulting.co.id – Setiap negara berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik hingga memberikan subsidi untuk pembelian barang kebutuhan pokok atau jasa-jasa penting. Negara-negara kaya di kawasan Timur Tengah telah memanjakan masyarakatnya berkat produksi minyak yang berlimpah disana. Devisa negara diperoleh melalui penjualan minyak dan gas sehingga negara petro dollar mampu memberikan layanan gratis dibidang pendidikan dan kesehatan serta susbidi dibidang energi, listrik dan air bersih. Namun kenyamanan ini tidak selamanya dapat dipertahankan, seiring dengan menurunnya harga minyak dan gas, maka pendapatan negara semakin menurun sehingga kemampuan Pemerintah untuk memberi layanan gratis dan subsidi semakin berkurang atau malah menjadi terputus. Akibatnya, sebagian warga masyarakat protes dan tidak puas dengan Pemerintah. Hal ini sudah disadari Pemerintah Arab Saudi pada tahun 2014 dan mempersiapkan langkah strategis untuk berubah secara berarti mulai tahun 2016 dan seterusnya.
Arab Saudi sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia memandang masa keemasan minyak bumi sudah berakhir dan minyak bumi akan habis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Harga minyak mentah yang sempat bertengger di harga USD 115 per barrel turun menjadi USD 28 pada tahun 2014, hingga akhirnya stabil di angka USD 68 pada awal tahun 2018. Pemerintah Arab Saudi perlu mencari sumber pendapatan baru yang akan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Jawabannya, Arab Saudi harus menjadi kawasan bisnis dan perdagangan serta menjadi destinasi utama pariwisata di kawasan Timur Tengah, yang jauh lebih menarik dari Dubai, Abu Dhabi, Qatar maupun negara-negara teluk lainnya. Untuk itu Pemerintahan dan masyarakat Arab Saudi harus berubah secara total. Perlu upaya dan sumber daya yang sangat besar untuk melakukan perubahan yang sangat berarti. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur dan ecosystem bisnis, pengumpulan dana secara besar-besaran (Public Investment Fund -PIF) dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengembangan budaya baru. Tidak ada jalan lain, Pemerintah dan masyarakat Arab Saudi harus bertransformasi.
Pemerintah Arab Saudi melakukan transformasi yang disebut dengan program Transformasi Arab Saudi 2030. Program Transformasi Nasional ini dijalankan secara sungguh-sungguh oleh Kerajaan Arab Saudi yang dipimpin langsung oleh putra mahkota Mohammad bin Salman (MBS) dan didukung penuh oleh Raja Salman bin Abdul Aziz bin Al Saud.
Program Transformasi Nasional Kerajaan Arab Saudi disusun pada tahun 2016 sebagai langkah mewujudkan Saudi Kingdom’s Vision 2030. Visi kerajaan Saudi Arabia berfokus kepada tiga prinsip yakni mewujudkan operasional pemerintah yang sangat memuaskan (excellent), meningkatkan daya ungkit ekonomi dan meningkatkan standard hidup masyarakat. Sebagai rencana keluaran (delivery plan) telah disusun program kerja tahun 2018-20, yang meliputi 8 inisiatif dan diterjemahkan ke dalam 37 strategic objectives serta 433 program. Setiap program memiliki rencana kerja yang jelas, instansi pemilik program dan KPI (Key Performance Indicator) yang hendak dicapai. Program kerja dirancang dan dijalankan secara sistematis, terukur dan melibatkan para pihak.
Setelah berjalan empat tahun, banyak yang sudah dicapai, namun banyak juga yang masih belum tercapai karena berbagai hambatan yang ada. Situasi politik dalam negeri, masalah HAM internasional, harga minyak yang turun, pandemi Covid-19 dan perekonomian global yang terpuruk, menjadi faktor penghambat pencapaian program transformasi. Namun program pembangunan infrastruktur sebagian sudah berjalan, demikian pula pengembangan business ecosystem dan pemberdayaan masyarakat sudah mulai terlihat kemajuannya. Beberapa hasil dari program transformasi antara lain adalah Rehabilitation of Agricultural terraces, Online Payment Service, Increase Operational efficiency, Provide digital skills training packages, Saudi Government Efficiency, Fintech Saudi launched, Port & Customer processes streamlined, Repair of streets and removal of construction waste, Saudi Aramco signs $ 5B deal, launch “Mawid” service and “Shiha”applications (Healthcare), Increase access to “ productive families program”, Solar project awarded, Wireless broadband, Launch initiatives to encourage tourism investment, Renewable Energy Program, Industry 4.0 implementation dan masih banyak lagi program kerja yang bersifat proyek. Pencapaian program kerja tersebut masih bersifat mikro, belum terpadu dalam mewujudkan infrastruktur bisnis, pengembangan industri, pariwisata dan jasa keuangan, serta peningkatan kemampuan warga masyarakat Arab Saudi untuk menjadi warga digital. Hal ini dapat dipahami karena investor yang tertunda masuk ke Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi perlu tetap konsisten ke arah tujuan transformasi semula, dimana mereka harus menemukan sektor bisnis unggulan yang mampu bersaing dalam skala global, menggencarkan Public Investment Fund (PIF) serta mengembangkan SDM yang berjiwa entrepreneur, memiliki kompetensi tinggi dan mampu bersaing dengan warga global.
Keberhasilan pemerintah lain bertransformasi adalah Qatar. Negara kecil ini merupakan salah satu penghasil minyak dan gas, juga merasa perlu berubah seiring dengan menurunnya harga minyak dan gas tahun 2014. Mereka harus mampu meningkatkan efisiensi produksi minyak dan gas serta meningkatkan efektivitas dalam semua sektor pemerintahan. Pemerintah Qatar mencanangkan program transformasi Digital Government 2020 pada tahun 2014 yang lalu. Tujuan dari Digital Government 2020 adalah mempermudah hidup bagi seluruh komunitas yang terkait dengan Qatar. Teknologi digital menjadi kata kunci dalam mewujudkan tujuan tersebut, yakni dengan mendayagunakan teknologi digital untuk mempermudah kehidupan manusia sehari-hari. Layanan Digital Government 2020 akan menguntungkan bagi warga publik, pengusaha dan organisasi swasta serta bagi instansi Pemerintah. Untuk itu mereka membuat Visi, Misi, Strategic Objectives dan sejumlah program strategis, yakni 4 program kerja yang terdiri dari Offer end-to-end e-Services, Drive User Adaption, Increase Government efficiency and Promote Open Government. Program transformasi ini dibagi atas tiga tahapan pencapaian, tahap I (2014-2016), tahap II (2016-2018) dan tahap III (2018-2020). Pemerintah Qatar melakukan integrasi dan otomatisasi proses kerja dengan menggunakan aplikasi teknologi Digitized business process, mengolah data analytics (Big Data) serta menerapkan teknologi Blockhain.
Qatar sukses dalam menjalankan transformasinya. Salah satu pencapaian yang nyata saat ini adalah integrasi proses bisnis dari seluruh instansi Pemerintah Qatar sehingga terbentuk proses kerja berbasis digital dan mengumpulkan data terintegrasi dari seluruh institusi. Mereka juga sudah mampu mengolah data analytics dan mendayagunakan teknologi Blockchain untuk keperluan legal seperti pembuatan kontrak.
Bagaimana dengan Pemerintah RI yang sudah mencanangkan transformasi digital pada saat pelantikan presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu? Sampai saat ini belum terlihat langkah-langkah strategisnya, Pemerintah masih sibuk dengan hal-hal yang bersifat mikro. Pandemi Covid-19 sangat menyita waktu Pemerintah untuk menangani wabah Covid-19 dan mengatasi persoalan jangka pendek dibidang ekonomi. Ibarat berjalan, kita harus melangkahkan kaki kiri dan kanan secara bergantian. Demikian pula Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, perlu menjalankan program kerja jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan. Pemerintah harus memiliki Visi, Misi, strategic direction serta program kerja yang berkesinambungan. BAPPENAS dapat menjadi motor penggerak, yang mengendalikan seluruh program kerja yang diusulkan oleh Kementerian dan Lembaga Tinggi Negara. Indonesia harus bergerak maju, jika tidak maka Indonesia Emas 2045 hanya angan-angan saja!
